Silaturahride bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak akan melewati Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca pada Sabtu (19/4/2025).
Keputusan ini diambil setelah muncul penolakan dari sejumlah komunitas yang menilai penggunaan JLNT oleh pesepeda melanggar aturan hukum.
“Kami melihat masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya setuju dalam kegiatan khusus pesepeda memanfaatkan JLNT karena menurut mereka jalan ini hanya untuk kendaraan bermotor roda empat saja,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Kamis (17/4/2025).
Adapun jalur yang akan dilalui oleh rombongan sepeda meliputi sejumlah jalan protokol, dimulai dari Balai Kota Jakarta, kemudian melalui Bundaran Patung Kuda, Bundaran HI, Simpang Susun Semanggi, dan Bundaran Senayan, sebelum berputar dan kembali lagi ke Balai Kota.
“Maka kami memutuskan untuk menyesuaikan lintasan Silaturahride ini menjadi Sudirman Loop yang sebelumnya melalui JLNT Casablanca,” kata Syafrin.
Sebelumnya, rencana penggunaan JLNT dalam rute Silaturahride memicu penolakan keras dari sejumlah komunitas, termasuk Koalisi Mobilitas Berkelanjutan yang terdiri dari Bike to Work (B2W) Indonesia, Koalisi Pejalan Kaki, Road Safety Association, dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal.
Menurut mereka, penggunaan JLNT Casablanca bertentangan dengan regulasi yang ada, dan merupakan bentuk pelanggaran yang dilegalkan demi kepentingan citra.
“Jalan yang jelas-jelas dilarang untuk dilintasi oleh sepeda menurut aturan hukum yang berlaku. Sebuah jalan yang tahun 2021 pernah kami perjuangkan agar dikembalikan fungsinya sesuai aturan hukum,” ujar Humas B2W Indonesia Ria Okta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/4/2025).
Ria juga mengungkapkan pihaknya sempat diundang Dishub Jakarta untuk berdiskusi mengenai kegiatan tersebut pada 10 April 2025.
Namun, pertemuan itu dinilai tidak melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan.
Awalnya, Dishub Jakarta tidak merekomendasikan penggunaan JLNT Casablanca, tetapi kemudian berubah dan menyatakan bahwa acara tersebut aman karena jalan akan ditutup sementara hanya untuk rombongan sepeda.
“Kami bertanya, apakah hukum bisa dinegosiasikan? Apakah keamanan bisa dijamin hanya karena yang melanggar adalah rombongan yang difasilitasi pemerintah? Ini adalah simbolisme elitis yang gagal memberi keteladanan,” ungkap Ria.